Sunday, October 8, 2017

Sekilas Sejarah Penyusunan/Kelahiran Khittah Perjuangan HMI

Tags

Ditulis Oleh: 
M. Chaeron AR (Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta Periode 1985-1986)

Khittah Perjuangan HMI adalah sistem penjelasan HMI mengenai landasan gerak, tujuan, dan sikap hidup dalam rangka asas dan tujuan organisasi, yang disusun secara utuh, konsisten dan integreted. Khittah HMI disebut juga sebagai kerangka ideologi HMI yang berisi Tafsir Asas, Tafsir Tujuan dan Tafsir Independensi HMI yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh (integreted), yang mana tafsir yang satu adalah dalam rangka dan saling berkaitan dengan yang lainnya.

Khittah Perjuangan HMI dimaksudkan sebagai alat penyebut, simbol dan indikator perjuangan (garis juang) yang menjadi landasan gerak HMI secara keseluruhan, yang diharapkan memungkinkan terjadinya titik temu (persinggungan, untuk mendekatkan) antara perkaderan dan perjuangan (amar ma'ruf - nahi munkar) HMI dengan perjuangan ummat Islam pada umumnya.

Sehingga, dengan demikian diharapkan, meskipun ada sekat-sekat yang mewadahi masing-masing gerakan/perjuangan secara organisasional namun tidak menghalangi bersatunya golongan/wadah ummat itu untuk bergerak bersama dalam satu komando perjuangan ummat Islam secara keseluruhan, pada titik singgung yang disebut "kawan se-Khittah".

Khittah Perjuangan HMI awalnya (secara embrional) dirumuskan pada periode kepengurusan saya di Yogyakarta (1985/86) sebagai kelanjutan dari proses diskusi panjang mengenai "relevansi keberadaan HMI (efektifitas dan efisiensi perkaderan dan perjuangan HMI) terhadap perjuangan ummat Islam di Indonesia", yang sering digelar oleh kawan-kawan Korps Instruktur (LPL) HMI Cabang Yogyakarta sejak periode sebelumnya atau Kepengurusan-kepenguruan HMI pasca Kongres Medan (1982) hingga periode kepengurusan saya.

Diskusi-diskusi semacam itu telah meluas di kalangan HMI secara nasional seiring dengan trend tantangan dan isu de-ideologisasi (dengan ideologisasi tunggal Pancasila) di Indonesia, hingga pada saat Kongres 15 di Medan telah memunculkan rekomendasi-rekomendasi kepada PB HMI terpilih, antara lain agar melakukan kajian yang mendalam mengenai: Tafsir-tafsir dan Pedoman-pedoman HMI, yang dilatarbelakangi oleh kajian-kajian/evaluasi kritis terhadap: output perkaderan, sistem perkaderan dan akhirnya evaluasi terhadap sistem penjelasan/atau kerangka ideologi HMI secara keseluruhan (tafsir asas, tujuan dan independensi HMI).

Rekomendasi-rekomendasi Kongres Medan itu direalisasikan oleh PB HMI antara lain dalam bentuk kegiatan Lokakarya Perkaderan Nasional di Surabaya th 1983 dan Temukarya Instruktur Nasional di Purwokerto tahun 1984.

Sayangnya pada kesempatan yang sama dimana berlangsung evaluasi kritis terhadap eksistensi perkaderan dan perjuangan HMI yang diikuti banyak kegiatan, yang dianggap sebagai jawaban mendasar atas persoalan-persoalan HMI di atas, pada saat bersamaan, Pleno IV PB HMI di Ciloto keburu membuat putusan politis yang isinya menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas atau yang disebut asas tunggal organisasi. Akibatnya terjadilah semacam perbenturan trend, antara trend internal yang menghendaki kristalisasi nilai-nilai Islam dalam HMI (ideologisasi Islam, Islam oriented) dengan trend ekternal (kebijakan politik pemerintah) yang menghendaki ke arah sebaliknya (de-ideologi Islam dengan ideologisasi nasional atau Pencasila).

Walhasil, terjadilah peristiwa pro-kontra dalam menghadapi tantangan situasional ini. Lebih disayangkan lagi, karena kebijakan PB HMI lebih berpihak atau berorientasi ke eksternal (putusan politis) daripada internal organisasi (aturan main, konstitusi organisasi). Sehingga fitrah heterogenitas keanggotaan HMI yang mestinya menjadi kekuatan itu berubah menjadi kelemahan, karena PB HMI terjebak pada konflik kepentingan (tidak konsern kepada konsolidasi internal), HMI pecah.

Nah, masih dalam rangka realisasi keputusan Kongres Medan tersebut di atas, kebetulan pada periode Kepengurusan saya di HMI cabang Yogyakarta (tahun 1986), PB HMI mengadakan Simposium Nasional tentang Tafsir-tafsir HMI di Mataram, maka berangkatlah delegasi HMI Cabang Yogyakarta ke Mataram untuk menyampaikan unek-uneknya itu, yaitu hasil-hasil diskusinya terkait topik bahasan yang dikaji selama ini ke forum Simposium Nasional Tafsir-tafsir HMI.

Delegasi HMI Cabang Yogyakarta terdiri dari (yang resmi) 6 orang (Mohammad Chaeron, Fauzi Kadir, Abdul Kasri, Abdul Choliq Hidayat, Bodi Dewantoro dan Taufiq Nugroho) dipimpin oleh Ketum Cabang Yogyakarta (Mohammad Chaeron) berangkat bersama delegasi HMI Cabang Purwokerto (Nusky ZK dan Susanto), serta seorang senior (Amrullah Ahmad, anggota LPL dan Tim Perumus Khittah) yang meminjamkan mobilnya untuk transportasi delegasi ke Mataram.

Mereka (kami delegasi HMI Cabang Yogyakarta) datang ke Simposium Mataram dengan membawa kertas kerja yang intinya berisi gagasan atau usulan agar materi penjelasan tafsir-tafsir HMI (yang notabene merupakan konsep "ideologi" HMI itu) yang ada selama ini seyogianya diperbaiki/diubah/diganti dengan materi dan pendekatan baru yang lebih komprehensip dan intergeted. Sehingga diharapkan lebih berkarakter dan nyambung (tidak terpisah) dengan perjuangan ummat Islam pada umumnya.

Hal itu karena dipandang bahwa tafsir-tafsir yang ada sebelumnya terlalu filosofis dan tidak integreted antara Tafsir Asas, Tujuan dan Sikap/Independensi. Padahal semestinya masing-masing Tafsir itu harus dibuat/dirumuskan dan dijalankan dalam rangka yang satu dengan lainnya. Sehingga dalam aplikasinya tidak terjadi dis-orientasi dan inkonsistensi.

Akan tetapi, sistem penjelasan yang ada dan berlaku saat itu dinilai tidaklah integreted sehingga dalam persepsi dan aplikasinya berpotensi melahirkan pemahaman dan prilaku kader yang menyimpang/tidak konsisten dan ovonturistik. Bahkan dikhawatirkan lepas dari kerangka perjuangan ummat Islam yang semestinya. Hal itu karena melihat fenomena pada waktu itu adanya kader-kader atau para senior HMI yang bersikap "aneh-aneh", suka membuat manuver di kancah publik yang dampaknya terkadang justru "merugikan" ummat Islam, dengan alasan independensi. Oleh sebab itulah dipandang perlunya peninjauan kembali terhadap produk-produk pedoman HMI. Selanjutnya diusulkan adanya sistem penjelasan yang integreted, dengan nama Khittah Perjuangan HMI.

Nama-nama Tim Perumus makalah pra Khittah pada waktu itu adalah : Abdul Mussauf Halili (Ketua LPL HMI Cabang Yogyakarta, Koordinator Tim Perumus), Mohammad Chaeron (anggota LPL, Ketum Cabang sebagai ex officio Tim Perumus), Fauzi Kadir (anggota LPL, ex Ketum Cabang Yogyakarta '84/85), Bodi Dewantoro (anggota LPL), Taufiq Nugroho (anggota LPL), Abdul Hadi (sekretaris LPL sebagai ex officio Tim Perumus), Lukman Hakim (anggota LPL), Said Tuhulele (anggota LPL), Amrullah Ahmad (anggota LPL), dan Zulkifli Halim (anggota LPL).

Seingat saya, mereka ini (anggota Tim Perumus) diberi mandat/surat tugas oleh Pengurus LPL berdasarkan SK Pengurus Cabang tentang Pembentukan Tim Perumus Tafsir-Tafsir HMI yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Tugas dari Pengurus LPL HMI Cabang Yogyakarta. Jadi, tugas semula Tim ini ialah menyusun naskah (kertas kerja) tentang Tafsir-tafsir HMI (khususnya yang diminta oleh PB HMI kepada HMI Cabang Yogyakarta: "Tafsir Independensi HMI", untuk dipresentasikan di dalam simposium nasional Tafsir-tafsir HMI yang akan diadakan oleh PB HMI di Mataram berdasarkan permintaan/surat edaran/ToR yang dikirim PB HMI ke Pengurus Cabang. Namun dalam perkembangannya Tim ini menjadi Tim Perumus Drat Khittah setelah gagasan pembuatan Khittah itu diterima/tidak ditolak saat dipaparkan di simpnas Mataram.

Dalam prakteknya tidak semua anggota Tim Perumus aktif terlibat dalam proses perumusan makalah Khittah HMI karena, selain faktor kesibukan, tidak semua anggota Tim yakin (khususnya nama-nama tersebut no 6 s/d 9) bahwa hasil rumusan itu akan dipakai/diakomodir oleh PB HMI sebagai kebijakan organisasi.

Akhirnya dengan berbekal kertas kerja yang dapat dibilang "belum matang" itulah kami Delegasi HMI Cabang Yogyakarta berangkat ke Mataram untuk mengikuti Simposium Nasional Tafsir-tafsir HMI (Tafsir Asas, Tafsir Tujuan dan Tafsir Independensi). Bahkan makalah Pengantar Kajian Tafsir dari HMI Cabang Yogyakarta dibuat selama dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Mataram. Pengetikannya diselesaikan di atas kapal penyeberangan antar pulau (dari Jawa-Bali-NTB).

Sepulang dari Mataram, kami disibukkan oleh 4 hal: "teror" dari pihak eksternal (kodim/korem dan kepolisian) terkait berita perlawanan HMI Cabang Yogyakarta dan Cabang-cabang besar lainnya terhadap kebijakan politik PB HMI (disebut cabang besar berdasarkan jumlah anggota/komisariatnya), "teror" internal dari PB HMI sendiri yang membuat Pengurus Cabang "tandingan" (disebut oleh PB HMI sebagai pengurus transitif) yang dipersiapkan sebagai peserta untuk memenuhi syarat quorum pada Kongres XVI HMI yang di Padang, dan konsolidasi internal HMI Cabang Yogyakarta menghadapi teror-teror tersebut diatas, serta persiapan Konperca dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HMI Cabang Yogya periode 1985 - 1986.

Akibatnya, praktis penyusunan naskah awal Khittah Perjuangan HMI menjadi terhenti, dan selanjutnya gagasan pembuatan Khittah Perjuangan HMI tersebut menjadi bagian dari materi Laporan Pertanggungjawaban Perngurus HMI Cabang Yogyakarta yang disampaikan dalam forum konfercab yang di rekomendasikan follaw-up perumusannya kepada PB HMI. Sampai disinilah tugas konstitusional kami dalam konteks penyusunan naskah awal (embrio)Khittah Perjuangan HMI.

Saya sebut sebagai naskah awal (embrio) khittah HMI karena yang kami buat belum masuk pada inti kajian materi Khittah, melainkan baru pengantar yang berisi: Latar belakang pemikiran sebagai dasar argumen perlunya sistem pejelasan baru (sebagai konsep ideologi HMI) yang kami sebut Khittah, dan kisi-kisi materi atau kerangka Khittah yang berupa sistematika penjelasan dan garis besar materinya.

Jadi kami belum memasuki materi yang sesungguhnya dari penjelasan yang semestinya, karena Khittah sebagai nama dan pendekatan baru, dalam penyusunannya saat itu masih berupa gagasan (usulan) HMI Cabang Yogyakarta, belum melalui putusan Kongres atau Penetapan PB HMI. Adapun selanjutnya, soal Khittah menjadi wewenang dan tanggungjawab PB HMI hasil Kongres XVI di Wonosari Gunung Kidul DIY (versi Majelis Penyelamat Organisasi/asas Islam) atau Kongres XVI di Padang (versi asas tunggal Pancasila).

Kajen, Juli 2014 
NB : Penyusunan naskah KP selanjutnya diteruskan PB HMI versi MPO dengan menunjuk Tim yang dipimpin sdr Suharsono.



EmoticonEmoticon